MAKALAH
KETIMPANGAN EKONOMI DAN KECEMBURUAN SOSIAL
Dosen Pembimbing : Drs. H.
ARPIZAL, M.Pd
ROSMIATI, S.Pd., M,Pd
Disusun oleh kelompok
11 :
WILDA ARI
SANTI (A1A115010)
REZEKI AMALIYAH (A1A115011)
LUKMAN (A1A115035)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEJURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI
2015/2016
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang Masalah
Ketimpangan
ekonomi mengandung makna pada persoalan kemiskinan dan pemerataan. Kedua
masalah ini masih merupakan topik yang hangat untuk dibicarakan mengingat masih
besarnya pengangguran terselubung yang disebabkan masih adanya yang dilakukan
dibawah produktivitas kerja serta rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia . Ukuran-ukuran yang biasa mereka
gunakan dalam menilai ketimpangan ekonomi antara lain dalam menilai ketimpangan ekonomi antara lain adalah gaji/upah dan
kesempatan berusaha .
Ketimpangan ekonomi juga terkadang
membuat kecemburuan sosial dimana masyarakat kelas menengah bawah merasa tidak adilnya
pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah yang dianggap hanya menguntungkan
sepihak.
Ketimpangan
merupakan persoalan klasik dalam desain pembangunan . Hal itu tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga negara-negara berkembang lain.
Ketimpangan pendapatan ekonomi akan memunculkan sejumlah persoalan seperti
kecemburuan sosial, arus urbanisasi , kejahatan perkotaan , degradasi
kualitas hidup desa kota , hingga soal-soal
politik. Oleh karena itu, desain pembangunan ekonomi menjadi penting untuk
diprioritaskan.kita perlu satu desain besar pembagunan ekonomi yang tidak
hanya mengejar pertumbuhan , melainkan juga melihat ukuran pemerataan dan
distribusinya.
1.2 Rumusan masalah
1.
Bagaimana ketimpangan ekonomi dan
kecemburuan sosial ?
2.
Apa saja faktor penyebab ketimpangan
ekonomi dan kecemburuan sosial ?
3.
Apa dampak yang
ditimbulkan oleh ketimpangan ekonomi ?
4.
Bagaimana upaya mengatasi ketimpangan ekonomi ?
1.3 Tujuan dan manfaat penulisan
1.
Mengetahui ketimpangan ekonomi dan
kecemburuan sosial
2.
Mengetahui faktor penyebab
ketimpangan dan kecemburuan sosial
3.
Mengetahui dampak yang
ditimbulkan oleh ketimpangan ekonomi
4. Mengetahui
upaya mengatasi ketimpangan ekonomi
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 Ketimpangan Ekonomi Dan
Kecemburuan Sosial
Sejarah berbagai bangsa, termasuk Indonesia
memperlihatkan bahwa revolusi sosial hampir selalu berawal dari adanya
kecemburuan sosial antara golongan sebagai dampak dari kondisi ekonomi dalam
masyarakat yang berupa kemiskinan dan kesenjangan baik antara sektor, golongan
maupun antara daerah. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, ditambah dengan
adanya fenomena kesenjangan yang lebar akan demikian mudah menerima paham-paham
mengatasnamakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Ketimpangan
merupakan persoalan klasik dalam desain pembangunan . Hal itu tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga negara-negara berkembang lain. Ketimpangan
ekonomi akan memunculkan sejumlah persoalan seperti kecemburuan sosial,
arus urbanisasi, kejahatan perkotaan, degradasi kualitas hidup desa kota
, hingga soal-soal politik. Oleh karena itu, desain pembangunan ekonomi menjadi penting untuk diprioritaskan.kita
perlu satu desain besar pembangunan
ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan , melainkan juga melihat ukuran
pemerataan dan distribusinya.
Karena itu,
kerangka pembangunan nasional bangsa Indonesia menekankan pada asas trilogi
pembangunan yang meliputi pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. Ketiga aspek
trilogi pembangunan tersebut merupakan kondisi dinamis dan saling bergantian
prioritas penekanannya dalam setiap tahap Repelita. Manakala pertumbuhan
ekonomi dirasakan sudah cukup tinggi namun indikasi melebarnya kesenjangan
ekonomi antargolongan dan daerah, maka pemerintah memberikan prioritas
penekanan pada aspek pemerataan dengan tidak meninggalkan kedua aspek lainnya.
Demikian saat stabilitas ekonomi diperlukan, maka penekanan pada aspek ini
menjadi lebih nyata.
2.
Faktor penyebab ketimpangan ekonomi dan kecemburuan sosial
Sudah cukup banyak studi yang menganalisis
faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar provinsi atau
wilayah di Indonesia. Salah satunya menurut Sjafrizal (2012) beberapa faktor
utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara wilayah, yaitu :
1.
Perbedaan kandungan Sumber Daya
Alam
Perbedaan kandungan SDA akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah
bersangkutan. Daerah dengan kandungan SDA cukup tinggi akan dapat memproduksi
barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah sehingga mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan
daerah lain yang mempunyai kandungan SDA alam lebih rendah.
2.
Perbedaan kondisi demografis
Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja
masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung
mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong
peningkatan investasi yag selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan
pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.
3.
Kurang lancarnya mobilitas barang
dan jasa
Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah
dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) migrasi
spontan. Alasannya adalah apabila
mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual
ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya ketimpangan pembanunan antar wilayah
akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses
pembangunannya.
4.
Konsentrasi kegiatan ekonomi
wilayah
Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana
konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya
akan mendorong proses pembanggunan daerah melalui peningkatan penyediaan
lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.
5.
Alokasi dana pembangunan antar
wilayah
Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada
sistem pemerintah otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan
ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih
rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar.
Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan
yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta. Keuntungan lokasi
ditentukan oleh biaya transpor baik bahan baku dan hasil produksi yang harus
dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat
persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investasi akan cenderung lebih
banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.
2.3 Dampak yang Ditimbulkan
oleh Ketimpangan Ekonomi
Karena ketimpangan merupakan salah satu dari
tiga masalah (kemiskinan dan pengangguran) dan sangat sulit diatasi, pastilah
memiliki dampak terhadap perekonomian itu sendiri, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Ketimpangan dapat mempengaruhi perekonomian, terutama perubahan
ekonomi seperti perubahan pola permintaan dan perubahan ukuran pasar domestik.
Ketimpangan ini dalam praktiknya sering memicu
kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi di berbagai daerah di
Indonesia (Mudrajad, 2013), yang pada ujungnya masyarakat akan rentan terhadap
konflik. Konflik juga mempengaruhi perekonomian bila menganggu distribusi
barang dan jasa, menghentikan jalannya produksi, hingga penurunan dan penundaan
investasi saat ini. Selain itu, ketimpangan yang tidak segera diatasi dapat
menumbuhkan kelompok miskin kronis sehingga malah memperlebar ketimpangan dan
melemahkan pertumbuhan ekonomi.
2.4 Upaya Mengatasi Ketimpangan Ekonomi
Bank Dunia memberikan beberapa rekomendasi untuk
menyelesaikan masalah ketimpangan, antara lain :
a.
Mengubah pola pelatihan untuk
memperkuat tenaga kerja di sektor formal
Masalah pertama dalam hal ini adalah kesempatan kerja, karena ada
sektor formal dan informal. Rekomendasinya bagaimana memperkuat tenaga kerja
untuk masuk ke sektor formal dengan cara mengubah beberapa pola pendidikan
serta pelatihan. Ke depannya pelatihan
dan pendidikan tenaga kerja akan diarahkan dan difokuskan untuk profesional.
Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja seluruh
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
b.
Negara juga tidak boleh bergantung
kepada sektor komoditas dan harus mulai melakukan pergeseran ke sektor
industri.
c.
Peningkatan penerimaan pajak
Pentingnya peningkatan penerimaan pajak, agar negara dapat memiliki
keleluasaan dalam pendanaan berbagai program untuk menekan persoalan
ketimpangan antara orang miskin dan orang kaya (gini ratio). Peningkatan
penerimaan pajak tersebut harus dilakukan dengan cara memperluas basis pajak,
agar tidak membebani masyarakat. Kalau penerimaan pajak dapat ditingkatkan
seperti negara tetangga yang mencapai 16 % dari PDB, maka akan lebih banyak
dana untuk membantu program penyelesaian ketimpangan.
Masalah ketimpangan memang bukan isu yang dapat
diselesaikan dalam waktu singkat. Kemauan yang kuat serta kesatuan dari semua
komponen pemerintahan sangat diperlukan. Tak terkecuali juga masyarakat
Indonesia sendiri agar membangun kesadaran pentingnya mengurangi ketimpangan
pendapatan misalnya, dengan tidak menawar harga lebih murah jika membeli produk
dari pedagang kecil di pasar tradisional. Tidak ada lagi kebijakan yang hanya
berkonsentrasi pada satu wilayah seperti kereta cepat Jakarta-Bandung,
sedangkan di Lebak, Banten masih banyak anak yang ingin pergi ke sekolah harus
melalui jembatan yang cukup rentan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.
Belum lagi masyarakat di wilayah timur Indonesia yang sangat butuh perhatian
pemerintah, khususnya di bidang infrastruktur pendidikan, kesehatan dan
transportasi. Mengingat pentingnya sektor pendidikan dan kesehatan dalam
menanggulangi ketimpangan lebih dini, anggaran untuk kedua bidang tersebut
diharapkan dapat dialokasikan lebih banyak serta penyerapan anggaran yang lebih
optimal.
BAB 3
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
3.2 Saran
DAFTAR
PUSTAKA
Sjafrizal.2012.Ekonomi Wilayah dan Perkootaan. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada
Tidak ada komentar:
Posting Komentar